Warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membawa pulang Bantuan Sosial Beras (BSB) saat pembagian di Desa Keude Aceh, Lhokseumawe, Aceh, Selasa (7/10/2020). Foto: ANTARA FOTO/Rahmad

 

Tak ada kata menyerah. Demikian tekad dari para pegawai Bulog Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam menyalurkan bansos beras bagi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Beras ini adalah tambahan untuk mendongkrak daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Mereka harus menantang medan mulai dari meniti jalan perbukitan, menyeberangi sungai, selat, hingga danau di pelosok Sulteng. Bulog dibantu perusahaan transportir bertekad bantuan harus tepat sasaran.

Sesuai dengan target yang ditetapkan Kemensos, setiap keluarga penerima manfaat diharapkan sudah menerima bansos tersebut pada 30 September 2020.

Di wilayah Sulteng, keluarga penerima manfaat mencapai 155.174 kepala keluarga (KK), masing-masing memperoleh jatah bansos beras 15 kg selama tiga bulan (Agustus-Oktober).

Kendala utama mereka hadapi bukan soal armada pengangkut, tetapi justru medan jalan di beberapa daerah, seperti Kabupaten Banggai, Sigi, dan Donggala banyak yang belum memadai. Apalagi ada sejumlah wilayah seperti Kabupaten Banggai yang mesti menyeberangi sungai untuk menuju domisili warga PKH.

Di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, contohnya, penyaluran bansos harus dilakukan dengan menggunakan gerobak sapi karena akses jalan yang memadai tidak ada, sedangkan sungai belum ada jembatannya. Gerobak menjadi satu-satunya alat angkutan bagi masyarakat setempat.

Di daerah lainnya, termasuk di Kabupaten Sigi, masih ada desa yang hanya bisa dijangkau dengan menggunakan ojek sepeda motor karena akses jalan untuk mobil belum memadai.

Percepatan pendistribusian bansos beras sampai kuartal III tahun ini menunjukkan pemerintah tidak mau dampak Covid-19 kian mempersulit hidup masyarakat.

Pandemi Covid-19 sudah berlangsung delapan bulan, 400 ribu orang terpapar virus corona dan puluhan ribu meninggal, sementara puluhan ribu lainnya masih berpotensi positif terjangkit Covid-19.

Ekonomi melambat, beberapa usaha tutup dan pengangguran bertambah. Mau tak mau, pemulihan kesehatan masyarakat seiring dengan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Mengacu dari hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis (5/11/2020), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada triwulan III 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -3,49 persen (Year on Year/YoY); membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar -5,32 persen (YoY).

Menurut Menkeu, perbaikan kinerja perekonomian terutama didorong oleh peran stimulus fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penyerapan belanja negara mengalami akselerasi pada triwulan III, sampai dengan akhir September tumbuh 15,5 persen terutama ditopang oleh realisasi berbagai bantuan sosial dan dukungan untuk dunia usaha khususnya.

BPS telah mengonfirmasi bahwa percepatan realisasi belanja negara ini membuat pertumbuhan konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 9,8 persen (YoY), meningkat tajam dibanding triwulan II yang negatif 6,9 persen.

Potret makro yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani sejalan dengan laporan Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (4/11/2020).

Hingga 2 November 2020, proses realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional sudah mencapai Rp361,1 triliun atau 51,9% dari total anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp695,2 triliun.

Penyaluran program PEN terbesar memang berasal dari klaster perlindungan sosial yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp203,9 triliun dan telah terealisasi Rp176,38 triliun atau tersalurkan 86,51% dari total anggaran.

Program-program perlindungan sosial dari bulan ke bulan terus terpenetrasi dengan semakin baik. Program-program yang termasuk klaster perlindungan sosial antara lain, PKH, kartu sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT), bansos tunai non-Jabodetabek, bansos sembako Jabodetabek, logistik/pangan/sembako, bantuan langsung tunai dana desa, dan diskon listrik.

Adapun untuk klaster perlindungan sosial yang berada di bawah program Kementerian Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp128,9 triliun. Anggaran ini sudah terserap Rp112,7 triliun (87,44%). Sisanya bakal dicairkan akhir tahun ini.

Program perlindungan sosial yang telah dimulai sejak Maret 2020 merupakan program-program regular yang sifatnya diperluas seperti PKH dan BPNT.

Penyaluran PKH telah sukses mencapai target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian program sembako atau BPNT yang sebelumnya memiliki target 15,2 juta KPM diperluas cakupannya menjadi 20 juta KPM dan mencapai target tersebut pada September 2020 lalu.

Adapun program khusus untuk menghadapi Covid-19 berupa bantuan sosial sembako Jabodetabek dengan target penerima 1,9 juta KPM dan BST Jabodetabek dengan target penerima 9 juta KPM sudah mencapai target.

Dua tambahan program lainnya yang bekerja sama dengan Bulog, yakni bansos beras untuk KPM PKH dengan target 10 juta KPM sudah dimulai Agustus dan akan selesai November 2020, dengan total penyaluran beras sebesar 450 ribu ton. Satu lagi bansos tunai untuk KPM program sembako non-PKH dengan target 9 juta KPM telah dieksekusi pada September lalu.

Menkeu juga mengonfirmasi, konsumsi rumah tangga juga sudah membaik dari triwulan sebelumnya -5,5 persen menjadi -4,0 persen (YoY).

Terutama didukung oleh belanja perlindungan sosial dari pemerintah yang meningkat tajam. Sejalan dengan perbaikan penanganan Covid-19 dan penemuan vaksin diharapkan konsumsi rumah tangga terus membaik.

Pemerintah berharap dapat memaksimalkan penyaluran Program PEN pada Kuartal IV 2020 hingga Rp100 triliun untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat dan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Editor: Firman Hidranto/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
Sumber   : https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/bansos-ungkit-daya-beli-masyarakat