Bandung, koran-samudra.com – Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Jabar resmi di kukuhkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar Dr. Ika Mardiah, M.Si bertempat di Novotel Bandung Jl. Cihampelas No. 23, 25 Bandung, Sabtu (08/10/22).
Terpantau di lokasi perwakilan Forum KIM dari 27 Kota dan Kabupaten se Jawa Barat hadir dan mengikuti pengukuhan tersebut.
Saat di konfirmasi Ketua Umum FK-KIM Jabar Deni Sonjaya menyampaikan dengan di kukuhkannya FK-KIM Jabar hari ini, saya kira perlu di verifikasi forumnya, jadi artinya kelompok informasi masyarakat harus berbentuk forum karna memang pada dasarnya meruju ke Depermen No. 8 Tahun 2019.
“Bahwa kelompok informasi masyarakat itu konotasinya ada di Kelurahan atau Desa, begitu besarnya Provinsi Jawa Barat ada 5000 KIM,” Ucapnya.
Dikatakannya kembali, kami butuh Forum artinya kami membentuk Forum agar mudah berkoordinasinya dan validasi terhadap KIM-KIM yang ada di Jawa Barat.
“Kami kira meruju ke sejarah dulu bahwa kelompok informasi masyarakat itu menjadi mitranya menurut Permen No 8 tahun 2010. Dulu itu mutlak murni di kelola oleh Dinas Provinsi masing-masing, karna kemandirian KIM di dorong sejalan untuk kemandirian KIM,” Jelasnya.
Makanya, lanjut Deni, Permen No. 8 Tahun 2010 diganti ke Permen No. 8 Tahun 2019 bahwa kelompok informasi masyarakat itu sebagai pemangku kepentingan artinya mereka tidak ada kaitannya dengan forum tapi ada kaitan nya dengan KIM.
“Kami kira itu jadi bahwa pemerintah itu harus tetap mengelola KIM nya yang sesuai dengan Permen No. 8 Tahun 2019. Terkait kontribusi saya kira kelompok informasi punya akses, ataupun tupoksi agenda diskusi, implentasi informasi, networking, lalu desiminasi terus advokasi,”Terang Deni.
Masih kata Deni, artinya KIM itu ada dua arah, jadi dulu paradigma komunikasi untuk masyarakat itu komunikasi untuk masyarakat dua arah. Kami kira KIM hadir menjadi untuk menjadi katalis, karna kami lahir dulu sejarahnya dari kelompencapir, mungkin pemerintah sejauh ini belum mengakui, bagaimanapun juga derasnya literasi digital, digitalisasi tapi SDM-nya perlu di bangun.
“Kami dari ranah KIM itu perlu pada masa pemerintah ada peningkatan SDM, jadi jangan ada kejadian-kejadian seperti tadi cyber bulliying terhadap teman teman di sekolah demi konten menghiburkan diri ataupun lainya,” Harapnya.
“Hal tersebut itu yang menjadi edukasi itu karna ketidak kesiapan SDM itu, sebagai contoh di pemerintah banyak aplikasi tapi tidak ada edukasi kepada Kepala Desa dan Kelurahan, artinya mereka kebingungan, KIM hadir untuk membantu,” Tutup Ketua FK KIM Jabar.***
