A d v e r t i s i n g

KORAN SAMUDRA – Cianjur

 “Visi misi tidak sembarang kami canangkan tapi tentunya harus disesuaikan dengan visi daerah cianjur yaitu ‘Sugih Mukti’ (dibawah lambang cianjur), yang artinya adalah kaya, makmur, dan tentram. Untuk apa kaya kalau tidak ada ketentraman, itulah target daerah kab Cianjur,” kata Toha. Selanjutnya Toha menjelaskan bahwa visi Sugih Mukti tersebut diuraikan menjadi Rencanaan Pembangunan Jangka Panjang / RPJP (20 tahun) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) yang tiada lain adalah program yang akan dijalankan oleh Bupati terpilih.

RPJP di kabupaten Cianjur telah memasuki fase ke empat dan menuju 5 tahun terakhir ini. Tahap 4 mengarah pada kemandirian ekonomi berbasis potensi alam. Visinya Agro bisnis pariwisata yang berbasis karakter budaya dan religi. “Nah.. kembali pada kemandirian ekonomi berbasis potensi alam ini tentu harus dirumuskan oleh pasangan calon, inovasi apa yg dihasilkan oleh paslon untuk melaksanakan RPJP di tahap terakhir tersebut,” jawab Toha. Visi misi pasangan HADE adalah makmur, bermartabat, dan agamis yang diurai menjadi 3 visi yaitu CINTA Cianjur Tertata, CITRA Cianjur Gesit Transparan, dan CIPTA Cianjur Pribadi Tangguh.

Dalam LKPJ pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tidak akan jauh berkaitan dengan target Pembangunan, Birokrasi Pemerintahan, dan SDM. “Dimanapun yang namanya pertanggung jawaban kinerja pasti itu,” tegas Toha.

Dalam urusan pemerintahan tentunya berkaitan dengan birokrasi yang akan dijalankan CITRA (Cianjur Gesit dan Transparan), Pembangunan dijalankan dengan CINTA (Cianjur tertata), sementara SDM adalah dilahirkan dengan CIPTA (Cianjur Pribadi Tangguh). Terkait dengan SDM tentu ini sangat berhubungan dengan falsafah daerah (Indeks Pembangunan Manusia). Dalam tiap-tiap misi tersebut programnya akan dirancang yang mudah untuk dicerna oleh masyarakat, maka dari itu perlu adanya bahasa politis yang persuasif misalnya makmur diaplikasikan pada pembangunan oleh CINTA (Cianjur Tertata). “Bahasa saya dan team HADE adalah untuk mewujudkan Cianjur yang makmur sekaligus menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai kabupaten industri. Jadi kalau ada orang yang menanyakan, ‘Mau apa ke cianjur ?’ Ya, mau usaha. Peluangnya ada? Ada. Bagaimana untuk mewujudkannya ? Tentu ada tahapan-tahapannya, salah satunya yaitu uraian konsep kemandirian ekonomi yang berpeluang untuk menjadikan wirausaha (enterpreuneur)” tegas Toha.

Bagaimana membangun jiwa-jiwa enterpreuneur, tentu saja harus didukung oleh kebijakan budgeting yang dapat mendukung kemandirian ekonomi makanya hadirlah program dana RT berbasis jumlah jiwa, satu jiwa dihitung 100 ribu.Apabila jumlah warga Cianjur ada dua juta tiga ratus dikalikan seratus ribu, maka dana yang harus teralokasikan adalah sebesar 230 milyar/ tahun untuk membangun kemandirian ekonomi. Apabila satu RT ada 400 jiwa yang terdata di data kependudukan dikalikan seratus ribu maka dana yang akan disalurkan sebesar 40 juta untuk menopang pembangunan kemandirian ekonomi. Jadi bila ada warga membutuhkan dana misalnya 100-200 ribu, tidak perlu meminjam dari bank emok, tapi bisa dilayani melalui wadah pengelolaan dana misalnya koperasi untuk memenuhi kebutuhan warga, jadi warga tidak perlu lagi berurusan dengan BPR, BUMDES dll yang dalam proses pengajuannya selalu menggunakan aturan perbankan yang bagi masyarakat dirasakan ribet dan menyulitkan untuk memenuhi persyaratannya padahal dana yang dibutuhkan relatif kecil.

Maka dengan sistem pengelolaan dana yang terpadu diharapkan mampu memudahkan untuk memenuhi kebutuhan warga sekalagus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Bisa juga dana yang ada digulirkan menjadi bahan makanan pokok misalnya beras dengan kualitas yang cukup baik serta harga yang murah hingga dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat, dengan begitu setidaknya dapat mewujudkan ketahanan pangan. Sementara program Cianjur Bermartabat turunan teknis programnya adalah CITRA (Cianjur Gesit Transparan) yang diharapkan dapat menciptakan Birokrasi yang melayani, bukan dilayani.

Melayani yang dimaksud adalah memberikan kemudahan birokrasi dengan senyum dan sapa bukan malah menyulitkan. “Karna kami adalah independence, anti mainstream maka kami harus keluar dari mainstream,kekakuan dengan kata lain kami harus mendobrak kebiasaan-kebiasaan dan cara yang selama ini terkesan feodalisme, karena adanya birokrasi yang seperti itu sesungguhnya menciptakan feodalisme baru yang pada kenyataannya bukan melayani tapi malah ingin dilayani.

Ini tercipta sebetulnya kita tidak menyalahkan siapapun tentang hal ini namun dengan adanya bentuk sistem birokrasi yang seperti itu maka outputnya menjadi seperti sekarang sekarang ini, misalnya saja seorang kepala daerah atau kepala dinas, mereka merasa harus mengganti biaya besar yang telah mereka keluarkan untuk memperoleh/memenangkan jabatannya (jual beli jabatan) maka hal itulah yang menjadikan birokrasi mahal harganya, dan pola ini akhirnya diadopsi juga oleh jajaran bawahannya yang pada akhirnya dalam menjalankan tugas dan peranannya bukan untuk melayani tapi dilayani dengan tidak gratis tentunya. Inilah output yang dihasilkan dari sistem birokrasi kita selama ini,” jawab Toha. ***

Oo Hermawan (Wakil Pemimpin Redaksi – Koran Samudra)

Berita Terbaru